LENSAKITA.ID-KENDARI. Baru baru ini kita di hebohkan dengan berbagai persoalan yang terjadi di negara kita tercinta yang mana sejak memasuki awal tahun 2022 tepatnya di bulan februari masyarakat Indonesia mengalami krisis minyak goreng secara besar besaran hingga mengakibatkan krisis dan kelangkaan.
Mengingat lambatnya kinerja pemerintah dalam mengatasi hal ini, sehingga banyak masyarakat terkhusunya para ibu rumah tangga banyak memberikan keluhan sekaligus resah dan menganggap pemerintah belum cukup soluktif dalam mengatasi krisis tersebut.
Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh Ketua rayon PMII FIB sekaligus korlap dari Aliansi rakyat Menggungat koalisi teknik – FIB Irfan tralis, ia menjelaskan, pada awal Maret 2022 masyarakat lagi lagi di perhadapkan dengan berita dan isu nasional yaitu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden yang mana hal ini tentunya banyak menuai banyak kontroversi. Itu di ketahui dari beredarnya surat dokumen bernomor B-709/DN.00.03/3/2022.
“Dari beredarnya surat tersebut di tambah dengan tanggapan publik yang tak terima karena hal tersebut di anggap jelas jelas melanggar konstitusi,” imbuhnya.
Belum usai kedua masalah tersebut kata Irfan, tiba tiba masyarakat dikejutkan kembali dengan beberapa kebijakan yang tak masuk akal dari pemerintah terkait dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) pada tanggal 30 maret 2022 dengan alasan karena kurangnya peminat, jelas jelas alasan seperti ini sangatlah tidak masuk akal, dan di anggap lebih meresahkan lagi karena pemerintah.
“Tentunya dari naiknya BBM masyarakat publik hingga tataran mahasiswa pun juga mendapati adanya PPN(pajak pertambahan nilai) yang mendadak naik pada tanggal 1 April 2022 yang belum di ketahui jelas apa motif di balik kebijakan tersebut,” paparnya.
Ia juga menuturkan, dari beberapa poin kebijakan yang di keluarkan pemerintah, yang tentunya di anggap akan memberikan dampak yang cukup memberatkan masyarakat.
Sebagai bentuk respon penolakan yang di lakukan hampir seluruh mahasiswa seluruh Indonesia terkhusunya Sultra yang di bersamai hampir semua kampus dan universitas ikut menyuarakan akan penolakan beberapa poin yang menjadi problem dan tuntutan yang sama
sehingga lanjut Irfan, pada tanggal 11 April kemarin seluruh mahasiswa/i seluruh Indonesia melakukan demonstrasi besar besaran di depan kantor MPR,DPR RI dan kantor DPR di beberapa wilayah provinsi.
“Setelah mahasiswa melakukan demonstrasi dan menyampaikan beberapa aspirasinya melalui beberapa poin yang tertera di atas telah di respon oleh pihak DPR yang ada di provinsi dan kemudian akan ditindak lanjuti oleh pihak yg terkait,” pungkasnya.
Irfan berharap dari poin-poin yang menjadi fokus tuntutan kami para mahasiswa, kiranya pemerintah dapat memproses dan menyelesaikan dengan baik agar terciptanya kondisi yang kondusif.
“Mengingat tidak lama lagi kita akan di perhadapkan dengan arus mudik takutnya kinerja pemerintah yang harusnya memberikan tanggapan terkait hasil tuntutan yang di suarakan mahasiswa akan menjadi bias dengan adanya mudik ini,” harapnya.
“Maka besar harapan kami sebagai masyarakat polemik wacana arus mudik tidak menjadi acuan pengalihan isu oleh pemerintah,” tutup Irfan.
Laporan – Awal
