LENSAKITA.ID-KENDARI. Sejumlah Organisasi Kemahasiswaan yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang tergabung didalam kelompok Cipayung Plus Sultra akan menggelar aksi solidaritas pada hari kamis mendatang.
Cipayung Plus Sultra mengeluarkan pernyataan sikap yang berlandaskan atas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, mulai dari tunjangan anggota DPR-RI yang dinaikkan, RUU Perampasan Aset yang belum disahkan sampai saat ini, dan wafatnya ojol yang terlindas oleh mobil Brimob.
Plh. Ketua DPD IMM Sultra, Askal berpandangan bahwa aksi hari ini adalah keluapan amarah yang bertumpuk tumpuk oleh abainya pemerintah dalam menyikapi berbagai hal oleh itu seluru elemen pemerintahan harus lebih peka dengan situasi da kondisi yg ada
Sementara, Ketua PW KAMMI Sultra, Iwan Haridi, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah tujuan utama, melainkan bentuk alarm keras kepada pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah konkret dalam menjawab kegelisahan publik.
“Kami melihat bahwa kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin terhimpit merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik. DPR seharusnya bercermin dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan memperbesar fasilitas diri mereka,” tegas Iwan Haridi.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua 1 PKC PMII Sultra, Rian Rinaldi mengatakan, Bahwa Tidak terlepas dari beberapa tuntutan utama seperti Penolakan terhadap kenaikan Tunjangan DPR RI, meminta segera di sahkannya RUU perampasan Aset, dan lain sebagainya. DPR tetap memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia, namun diperlukannya pembaruan menyeluruh agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan kredibel.
“Menyikapi tindakan Represif yang lakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pengamanan demostrasi, termasuk meninggalnya Alm. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan taktis (rantis) polisi dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis malam 28 Agustus 2025,” ungkapnya.
“Bahwa tujuh personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas harus diberi dihukum seadil-adilnya sesuai dengan Undang-undang. Ini akan terus dikenang dan menjadi catatan buruk untuk sejarah Institusi kepolisian RI,” tambahnya.
Sementara itu juga, Ketua PMKRI Kendari, Fandi Ferdinandus mengatakan bahwa DPR tidak perlu menunggu gelombang protes masyarakat untuk bercermin terkait peningkatan fasilitas dirinya ditengah kinerja yang stagnan.
Dalam situasi seperti ini kata Fandi, Pemerintah harus menyadari bahwa ada yang lebih prioritas untuk alokasi anggaran, mengingat ekonomi Indonesia sedang mengalami kesulitan. Mirisnya bahwa masyarakat sudah dicekik dengan pajak untuk membiayai pemerintah namun bukan memastikan kesejahteraan masyarakat justru makin menyengsarakan.
Sedangkan, Ketua HMI Konsel MPO, Indra Dapa mengatakan bahwa pihaknya memastikan penegakan hukum di provinsi Sulawesi tenggara masih ada karena berbicara pengalaman gelap di Sultra sudah sangat banyak korban penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian akan tetapi penindakan terhadap hak masyarakat tidak ada upaya-upaya penyelesaian sisi sektor pertambangan dan industri nikel masih banyak kerusakan lingkungan di akibatkan oleh penambangan ilegal yang diduga di biarkan oleh Polda Sultra.
“Kami berharap hukum di Sultra ditegakkan berdasarkan kasus yang ada di provinsi Sulawesi tenggara,” harapnya.
Ditempat yang sama, Ketua GMKI Kendari, Jans Victor mengatakan bahwa, di tengah-tengah kondisi negara yang sedang tidak kondusif. Sehingga pihaknya menghimbau agar pemerintah dan presiden harus bertindak sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai pimpinan untuk segera menarik benang merah dan segera menerima tuntutan dari berbagai elemen masyarakat salah satunya terkait tunjangan DPR RI yang telah membuat masyarakat merasa resah dan marah, bagaimana tidak di tengah-tengah penerapan efisiensi tunjangan DPR RI dinaikkan dan berujung imbas pada masyarakat itu sendiri.
“Kemudian saya pertegas mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal persoalan dan dinamika politik yang terus terjadi pusat yang sekarang kita rasakan di daerah, maka dari pada itu kita semua wajib untuk selalu menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah khususnya Sulawesi tenggara, agar tidak terjadi kembali kebijakan yang sewenang-wenang oleh mereka yang diberikan mandat untuk mewakili suara rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris EW-LMND Sultra, Ifan Mengatakan untuk “Memprioritaskan kesejahteraan rakyat bukan kepentingan Elit. Ditengah keterpurukan ekonomi nasional, menuntut pemerintah segera mengarahkan kebijakan secara nyata demi kesejahteraan rakyat kecil. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan pidato/himbauan kosong.
“Kami meminta pemerintah agar menjaga sikap dan lisan, tidak mengeluarkan pernyataan yang justru memicu keresahan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.” imbuhnya.
Hasir Sekretaris DPD GMNI Sultra menyoroti Perkapolri no 16 tahun 2006, peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009, yang secara tegas mengatur penggunaan kekuatan oleh anggota Polri, termasuk penggunaan kendaraan taktis atau senjata api. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kekuatan hanya dibenarkan jika tidak ada alternatif lain yang masuk akal untuk menghentikan kejahatan atau tersangka.
“Kalau kita lihat korban tidak sedang melakukan tindak kejahatan, apalagi melawan. Ia justru menjadi korban dari penggunaan kekuatan yang eksesif dan tak proporsional. Ini jelas pelanggaran prosedur,” ucapnya.
Ia mendesak Presiden RI dan Kapolri untuk bertanggung jawab secara penuh, tidak hanya menyerahkan perkara ke internal Polri melalui Divisi Propam. Satria menilai, penyelidikan independen dari lembaga seperti Komnas HAM mutlak diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus.
Kemudian Hasir Mendesak Ketua DPP Partai PAN & Nasdem. Untuk segera malakukan PAW dan meminta Anggota DPR RI untuk segera mundur kepada saudara Uya Kuya, Sahroni dan Eko Patrio dari Kursi DPR RI atas tindakan kurang mencerminkan sebagai anggota DPR RI dengan malakukan statemen yang kortroversi, joget dalam ruang sidang dan pemutaran musik DJ dimana situasi indonesia saat ini lagi dalam mengalami efesiensi dan sedang tidak baik-baik saja.
Sekretaris PD KMHDI Sultra, Komang Agus Saputra mengatakan bahwa sikap DPR tersebut menjadi pemicu utama aksi massa yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Publik menilai langkah itu menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” ungkapnya.
PD KMHDI Sultra juga menekankan, jika DPR tidak segera menunjukkan langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.
Cipayung Plus Sultra juga menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di beberapa kota waktu lalu.
Maka dari itu Cipayung Sultra menyatakan 14 poin penyataan sikap yakni :
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pencopotan Kapolri karena kami anggap banyaknya rentetan masalah-masalah di tubuh polri
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Presiden Prabowo Subianto Untuk Mereformasi Tubuh Polri maraknya terjadi keterlibatan polri yang kami duga terjadi dari kasus ferdi sambo, dugaan keterlibatan parcok, penembakan almarhum randi dan yusuf dan tawasnya almarhum Affan Kurniawan, Penambarakkan ojol yang tewas dilindas mobil polisi.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Presiden Prabowo Subianto Untuk Melakukan Evaluasi Total dan Reshuffle Para Menteri di Kabinet Merah Putih atau Kabinet Gemuk karena kami menganggap beberapa menteri tidak produktif atau kurang progres sehingga hanya menghabiskan anggaran.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Presiden Prabowo Subianto Untuk Melakukan Penertiban IUP di Sultra yang kami duga terjadinya kerusakan lingkungan di sebabkan Ilegal Mining Dan Corporasi yang tidak melakukan Proses Amdal.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Sultra atas dugaan penunggakan pajak PT VDNI Bahwa karena ketidaktaatan pajak VDNI sehingga penerimaan negara berkurang yang pada akhirnya membuat negara mencari alternatif lain untuk dapatkan Pendapatan Nasional dengan menaikan tarif pajak yang berkaitan dengan masyarakat.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mengecam Kebijakan DPR RI Dalam Menaikan Tunjangan Bagi DPR yang tidak pro terhadap rakyat tanpa memperhatikan aspek ekonomi dan sosial rakyat.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mengecam Tindakan Aksi Kontroversi pernyataan sahroni anggota dpr ri yang kami duga tentunya mengejek rakyat dengan kata yang tidak mendidik sebagai perwakilan rakyat.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Anggota DPR RI untuk mundur saudara Uya Kuya dan Eko Patrio dari Kursi DPR RI atas tindakan kurang mencerminkan sebagai anggota DPR RI dengan malakukan joget dalam ruang sidang rapat dan pemutaran musik DJ dimana situasi indonesia saat ini lagi dalam mengalami efesiensi dan sedang tidak baik-baik saja.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Ketua Umum DPP Partai PAN dan DPP Partai Nasdem Untuk Melakukan Pergantian Antara Waktu Bagi Saudara Uya Kuya, Eko Patrio Dan Sahroni.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Pimpinan DPR RI Puan Maharani Beserta Para Pimpinan serta Jajarannya untuk Membatalkan Kenaikan Tunjangan DPR RI.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Kapolri harus bertanggung jawab atas meninggalnya saudara almarhum Affan Kurniawan dan membuka kasus ini secara terang serta melibatkan lembaga Komnas HAM untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengaman kasus.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Kapolda Sultra untuk mengintruksikan kepada seluruh anggota kepolisian di polres masing-masing untuk tidak melakukan tindakan represif dan mebawa senjata api karena kami anggap bahwa luka lama kasus Randi dan Yusuf adalah luka yang mendalam bagi kawan-kawan sulawesi tenggara dan kami meminta untuk dilakukan upaya humanis dalam pengamanan Aksi Di Sulawesi Tenggara.
- CIPAYUNG SULAWESI TENGGARA Mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi penertiban anggota Polri sesuai SOP yang berlaku diseluruh Indonesia dengan cara Humanis.
- Menesesak DPR RI Untuk Segera Melakukan Pemanggilan dan Evaluasi Terhadapa Pihak Aplikator Ojek Online karena kami anggap telah mesensarakan para driver.
Laporan : Akbar Liambo
