Lensakita.id-Luwu Timur,Menjawab permasalahan yang saat ini mendera sejumlah Pemerintah Desa di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia Timur (UIT), menyiapkan Sekolah Pemerintahan Desa (SPD).
“Tahap finalisasi program itu sudah kami rampungkan, dan berharap kendala Pandemi Covid-19, tidak menyurutkan pelaksanaanya,” ujar Dekan Fisip UIT, Dra. Nani Harlinda Nurdin, M.Si. di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Malili Luwu Timur, Kamis 15 Oktober 2020.
FGD yang diselenggarakan bersama masyarakat dan wartawan media online, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan (Sulsel), diwakili JOIN Luwu Timur. “Sekolah Pemerintahan Desa ini sudah kami persiapkan sejak akhir 2019 dan akan terus berjalan hingga resmi kami luncurkan,” ungkap Dekan Fisip, yang saat ini sedang merampungkan disertasinya di Unhas.
Ketua JOIN Lutim, Arif Tella, yang mendampingi 15 wartawan JOIN menyambut baik rencana SPD. “Program ini menjawab berbagai persoalan yang mungkin dibutuhkan solusinya oleh pemerintah desa. Saya bersyukur Kabupaten Luwu Timur menjadi pilot SPD,” ujarnya.
Wakil Rektor IV UIT, Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. mengungkapkan berdasarkan data yang dirilis, berbagai media nasional ada 900 kepala desa, yang menghadapi ancaman hukuman akibat dana desa. “Presiden Jokowi sudah menyampaikan di pidatonya tentang adanya 900 kepala desa dalam masalah pengelolaan manajemen pemerintahan mereka di desa,” ujar Zulkarnain, yang juga aktif melakukan pelatihan bagi wartawan di Sulsel.
Dalam arahannya saat membuka FGD, Zulkarnain Hamson, menyampaikan apresiasi pimpinan UIT kepada tim kerja SPD yang dimotori Dekan Fisip. “Atas nama rektor UIT, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi pada dedikasi teman-teman dosen Fisip UIT, yang telah menyiapkan program SPD dan akan memulainya di Luwu Timur,” ujarnya.
“Kepada jurnalis yang terhimpun dalam JOIN, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus JOIN Sulsel dan Lutim, yang memiliki komitmen sangat mulia membantu masyarakat,” ungkapnya. Sembari menambahkan, wartawan memiliki misi yang sangat mulia, membantu semua manusia memperoleh informasi yang benar, mencegah dari perbuatan salah.
Untuk merealisasi SPD pekan depan sejumlah peserta sudah mulai diregistrasi, dan akan memperoleh arahan langsung dari tim SPD dan Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) Fisip UIT, yang dibentuk Dekan Fisip awal tahun 2019.
FGD berlangsung hingga pukul 23:00 WITA, dengan tetap menjalankan protokol Covid-19, semua masukan yang diberikan peserta dicatat dan akan menjadi bahan masukan kelengkapan program SPD. WR IV UIT, juga mengungkapkan bahwa persiapan SPD ini telah menggelar kegiatan pelatihan di Malino Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba.
Semua pendanaan kegiatan ini diperoleh dari bantuan JOIN Sulsel dan Fisip UIT. Dukungan resmi pemerintah kabupaten, baru diperoleh melalui Wakil Bupati Bulukumba, dan Wakil Bupati Takalar.
Mengapa Luwu Timur, menjadi pilot. Karena Kabupaten ini merupakan salah satu daerah dengan sumber daya alam yang mumpuni, sehingga butuh pengelolaan yang sistematik dari Pemerintah Desa hingga ke daerah. Ketua JOIN Sulsel, Dr. Arry Abdi Syalman, S.I.Kom. SH. MH. Juga menyatakan siap menandatangani kesepahaman kerja antara UIT, Pemkab dan JOIN, melalui pengurus JOIN di kabupaten/kota.
Laporan : Zulk
