LENSAKITA.ID-KONAWE UTARA. Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, menghadiri undangan wawancara di Antara TV dalam program Video Features Oase Indonesia yang mengangkat tema “Kejaksaan Gempur Korupsi Pertambangan”.
Dalam wawancara tersebut berlangsung di Kantor Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta Pusat Jumat, 7 Juni 2024
Dalam sesi wawancara, Bupati Konawe Utara H. Ruksamin kembali menyoroti terkait tidak adanya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) sebelum keluarnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.
Sehingga H. Ruksamin berharap, kedepannya, pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam proses tersebut.
“Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting agar memiliki kekuatan hukum dalam pengawasan perusahaan pertambangan, terutama terkait reklamasi sebelum pembukaan lahan baru,” kata H. Ruksamin dalam wawancaranya.
Menurut H. Ruksamin, hal ini akan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Selain itu, H. Ruksamin membahas masalah banjir yang sering melanda wilayahnya, terutama pada musim penghujan.
“Pembukaan lahan yang tidak diiringi dengan reklamasi atau penghijauan pasti akan mengakibatkan banjir,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa banjir adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun upaya pencegahan dan penanganan harus tetap dilakukan.
Sejumlah langkah penanganan banjir telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ruksamin mengenang banjir bandang tahun 2019 yang menghanyutkan ratusan rumah warga.
“Dengan upaya gigih dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pembangunan hunian tetap untuk korban banjir hampir selesai,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan tanggul penahan banjir yang sedang berjalan lanjut H. Ruksamin, penggalian sedimentasi sungai, dan berbagai pendekatan lainnya telah dilaksanakan. H. Ruksamin juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan agar sesuai dengan UKL/UPL dan AMDAL dari kegiatan usaha pertambangan.
“Jika ditemukan pelanggaran, Pemda akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk pencabutan izin lingkungan kegiatan pengelolaan pertambangan,” tutur H. Ruksamin.
Ia juga menambahkan, terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), H. Ruksamin menyebut bahwa keberadaan tambang di Konawe Utara telah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
“Roda perputaran ekonomi menjadi lebih cepat dan terbukanya lapangan pekerjaan yang mengutamakan masyarakat lokal,” tutupnya.
