Lensakita.id-Kendari, Para Buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tunas Bangsa Mandiri menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari, Jum’at 30 April 2021.
Buruh yang tergabung dalam TKBM Tunas Bangsa Mandiri ini menggelar aksi demonstrasi dikarenakan adanya surat kebijakan pemberhentian aktifitas bongkar muat buruh di Pelabuhan Petikemas Kendari New Port (KNP). Hal tersebut ditempuh KSOP karena tidak kunjung adanya penyelesaian kisruh dualisme antara TKBM Nusantara Kendari dengan TKBM Tunas Bangsa Kendari.
Buntut dari aksi tersebut, para buruh memblokade jalur masuk dan keluar masuk menuju Pelabuhan Petikemas Kendari New Port, akibatnya aktifitas pengangkutan barang melalui mobil kontainer terhenti.
Ketua TKBM Tunas Bangsa Mandiri, Irwan mengatakan tuntutan aksi ini agar KSOP Kendari segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada TKBM Tunas Bangsa Mandiri agar bisa kembali dipekerjakan di Pelabuhan Petikemas Kendari New Port.
Bahkan kami sudah dua bulan lebih tidak bekerja, karena adanya kebijakan-kebijakan penghentian itu, makanya kami minta KSOP segera mencabut surat pemberhentian itu,” ucapnya
Lanjutnya alasan KSOP memberhentikan aktifitas buruh tersebut karena adanya dualisme TKBM yang beroperasi di pelabuhan Petikemas. Padahal sebenarnya, hanya ada satu Koperasi TKBM yang resmi dan sah di Pelabuhan Bungkutoko yakni Tunas Bangsa Mandiri.
“Alasan mereka (KSOP) kenapa belum keluar rekomendasi, masih menunggu keputusan empat Menteri terkait, yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) izin bongkar muat,” katanya.
Namun, Irwan menegaskan pihaknya atau para buruh tidak akan berhenti menuntut hak-hak mereka sampai KSOP Kendari mencabut surat keputusan penghentian kerja itu dan merekomendasikan TKBM Tunas Bangsa Mandiri untuk bisa bekerja kembali.
Dia juga sangat menyayangkan sikap Pelindo IV Kendari yang sudah melakukan sobotase pekerjaan di tengah situasi permasalahan TKBM ini dengan mengambil alih aktifitas kerja bongkar muat barang. Mestinya Pelindo hanya mengurusi pengelolaan pelabuhan.
“Aksi ini akan terus kami lakukan, kami akan bangun tenda disini sampai keluar rekomendasi itu,” tegasnya.
“Sekarang ini tidak ada yang beraktivitas di KNP, sudah diambil alih sendiri oleh Pelindo IV, ini sangat menyalahi prosedur, Pelindo itu hanya mengelolah pelabuhan, tidak punya kewenangan melakukan aktifitas bongkar muat, itu tanggung jawab buruh dalam hal ini koperasi buruh,” tuturnya.
Ditempat yang sama Kepala KSOP II A Kendari Letkol Marinir Abdul Rahman M.Si saat di konfirmasi awal media mengatakan terkait TKBM ini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
“Kewenangan penentuan TKBM yang bekerja di Pelabuhan sekarang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koperasi,” katanya.
Laporan – Muhammad Irvan.S
