LENSAKITA.ID-KOLAKA UTARA. Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara dari Fraksi Partai Demokrat menghadiri Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Senin (27/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, didampingi unsur pimpinan lainnya, Muhammad Syair, S.Sos., dan Agusdin, S.Kom. Agenda utama meliputi penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda).
Adapun ranperda yang dibahas mencakup Perusahaan Umum Daerah multi guna usaha, sistem pemerintahan berbasis data desa/kelurahan presisi, pengelolaan pemakaman umum, hingga penetapan Hari Jadi Kolaka Utara.
Kehadiran Fraksi Partai Demokrat dipimpin langsung Ketua Fraksi, Buhari Djumas, S.Kel., M.Si., bersama Baharuddin, S.H., dan Fathullah Hasyim, S.T.
Usai rapat, Buhari Djumas menyampaikan bahwa dari total 11 usulan enam fraksi, rekomendasi yang disepakati berada pada poin satu hingga tujuh.
“Berdasarkan hasil pembahasan internal DPRD bersama OPD terkait serta Badan Anggaran, kami menyatakan DPRD menerima LKPJ Bupati Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan rekomendasi,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat menyoroti beberapa hal penting, di antaranya:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor pertambangan, serta evaluasi kinerja tim percepatan peningkatan PAD.
Inventarisasi aset daerah, termasuk kendaraan operasional seperti mobil sekolah agar dimanfaatkan secara maksimal.
Kesejahteraan PPPK, terutama PPPK PW yang dinilai masih menerima penghasilan rendah sekitar Rp250 ribu per bulan.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian pada sektor informasi dan pariwisata. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian diminta menata ulang posisi videotron di kawasan Masjid Agung agar lebih efektif menjangkau publik dan meningkatkan potensi iklan.
Di sektor pariwisata, pemerintah daerah diminta memperbaiki fasilitas umum seperti toilet dan tempat ibadah demi kenyamanan wisatawan, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kunjungan.
Tak hanya itu, sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi sorotan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diminta mengevaluasi kualitas bibit jagung serta meningkatkan pendampingan kepada petani.
Sementara Dinas Perkebunan dan Peternakan didorong mengoptimalkan pemanfaatan gudang kakao center.
“Seluruh rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Buhari Djumas.
Laporan : M. Zulkipli
