LENSAKITA.ID-JAKARTA. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan rangkaian audiensi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan dua program strategis daerah, yakni usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan relokasi pembangunan Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara.
Audiensi pertama berlangsung di Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kamis (18/6/2026) dengan agenda pemaparan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kolaka Utara. Program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat yang pembangunan fisiknya direncanakan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selanjutnya, pada Jumat (19/6/2026), rombongan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dijadwalkan melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI terkait usulan relokasi pembangunan Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara yang juga akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam paparannya di hadapan jajaran Kementerian Sosial, Wakil Bupati H. Jumarding menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya Program Sekolah Rakyat yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat sekitar 3.600 calon peserta didik dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 di Kabupaten Kolaka Utara yang menjadi sasaran prioritas program tersebut.
“Pendidikan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat menyambut baik Program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata.
Menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Jumarding dalam rilis resminya, Kamis (18/6/2026).
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kolaka Utara itu menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat nantinya tidak hanya menjadi lembaga pendidikan formal, tetapi juga pusat pembinaan karakter, pengembangan potensi, serta peningkatan keterampilan hidup yang mampu mencetak generasi muda mandiri dan berdaya saing.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menyiapkan lahan seluas tujuh hektare di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue. Dari total luas tersebut, lima hektare telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah, sementara dua hektare lainnya masih dalam proses sertifikasi di Kantor ATR/BPN Kolaka Utara.
Selain penyediaan lahan, pemerintah daerah juga menyatakan siap mendukung seluruh proses perencanaan, perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga aksesibilitas lokasi agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
“Kami telah menyiapkan lahan sesuai persyaratan pemerintah pusat dan siap memberikan dukungan penuh mulai dari perizinan hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Kami berharap Kolaka Utara dapat menjadi bagian dari keberhasilan Program Sekolah Rakyat,” kata Jumarding.
Ia menambahkan, Kabupaten Kolaka Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pertambangan. Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi muda Kolaka Utara yang cerdas, berkarakter, mandiri, serta mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Jumarding juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas berbagai program yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kolaka Utara. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, kami memohon dukungan Bapak Menteri Sosial beserta seluruh jajaran agar usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kolaka Utara dapat segera diwujudkan. Kami yakin program ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah kami,” tutup Jumarding.
Laporan : M. Zulkipli
